Galeri

Pak Harto Tetap Pahlawan Nasional

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji materi (judicial review) terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Penolakan uji materi pasal mengenai Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi mantan Presiden Soeharto yang diajukan pemohon tersebut ditolak karena pokok permohonan dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD saat membacakan putusan, Kamis (9/2/2012), menimbang bunyi Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 menyatakan bahwa ‘Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia’, harus diperluas tafsirnya.

Yakni dengan melihatnya bukan semata-mata warga negara yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah mereka yang gugur karena membela bangsa dan negara. Akan tetapi harus pula dilihat karena membela kebenaran selama berjuang melawan ketidakadilan.

Dengan bertolak dari sifat-sifat mantan Presiden Soeharto yang lolos seleksi dan dicalonkan sebagai pahlawan dari daerah Jawa Tengah oleh para Pemohon, imbuh Mahfud, secara induktif berpendapat bahwa nilai keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan, tidak menjadi bagian dari tafsir Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud UU 20/2009.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat, Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 bukan merupakan definisi utuh tentang nilai kepahlawanan, melainkan definisi dari gelar ‘Pahlawan Nasional’. Karena Undang-Undang a quo pada bagian ketentuan umum maupun pada bagian lainnya tidak memberikan definisi khusus mengenai pahlawan maupun kepahlawanan, sehingga secara sistematis definisi tersebut harus ditemukan dalam keseluruhan bagian Undang-Undang a quo.

Dalam hal ini untuk menafsirkan nilai-nilai kepahlawanan, antara lain, dapat merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 25 Undang-Undang a quo, yang berisi asas pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta syarat-syarat untuk memperoleh gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

“Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Menyatakan menolak permohonan para Pemohon,”ucap Mahfud.

Permohonan judicial review atas UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sendiri diketahui diajukan 25 Oktober 2010 lalu. Mereka yang mengajukan adalah Ray Rangkuti, Muhammad Chozin Amirullah. Asep Wahyuwijaya, AH. Wakil Kamal, Edwin Partogi, Abdullah, Arif Susanto, Dani Setiawan, Embay Supriyanto, Abdul Rohman dan Herman Saputra. [but]

Sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s